04 Januari 2021 11:13:40
Ditulis oleh Admin Desa

APBDes 2021 DESA BOTO KECAMATAN SEMANDING KABUPATEN TUBAN

 

 

 

 

 

 

KEPALA DESA BOTO

KABUPATEN TUBAN

 

PERATURAN DESA BOTO

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2021

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

KEPALA DESA BOTO,

 

Menimbang  :   a.     bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

  1.    bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa Boto tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  2.      bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat    :   1.     Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
  13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 43);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 44);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri A Nomor 39);
  16. Peraturan Bupati Tuban Nomor 64 Tahun 2015 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 62);
  17. Peraturan Bupati Tuban Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Seri E Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri E Nomor 46);
  18. Peraturan Bupati Tuban Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Seri A Nomor 40);
  19. Peraturan Bupati Tuban Nomor 100 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 70);
  20. Peraturan Bupati Tuban Nomor 103 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 72);
  21. Peraturan Desa Boto Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Boto Tahun 2020 Nomor 10).
  22. Peraturan Desa Boto Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Boto Tahun 2020 Nomor 13);
  23. Peraturan Desa Boto Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Boto (Lembaran Desa Boto Tahun 2020 Nomor 14).

 

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOTO

dan

KEPALA DESA BOTO

 

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan :   PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut:

  1. Pendapatan Desa Rp. 1.176.747.000,00
  2. Belanja Desa Rp. 1.176.747.000,00

Surplus/Defisit                                      Rp.                      0,00

  1. Pembiayaan Desa
  2. Penerimaan Pembiayaan Rp.    0,00
  3. Pengeluaran Pembiayaan Rp.    0,00

Pembiayaan Netto (a – b)                        Rp.                      0,00

Sisa Lebih Pembiayaan                          Rp.                      0,00

Anggaran Tahun Berkenaan

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran  yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

  1. Lampiran I :   APB Desa;
  2. Lampiran II :   Daftar Penyertaan Modal;
  3. Lampiran III :   Daftar Dana Cadangan; dan
  4. Lampiran IV :   Daftar kegiatan tahun anggaran  sebelumnya yang belum dilaksanakan.

Pasal 4

  • Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
  • Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
  • Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
  • Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  1. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  2. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  3. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  4. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  5. berskala lokal Desa.

Pasal 5

Dalam hal terjadi:

  1. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
  2. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
  3. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 6

 

Kepala Desa  menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 7

 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Boto.

 

Ditetapkan di  Boto

pada tanggal  30 Desember 2020

KEPALA DESA BOTO          

 

 

HANDOKO MULYO UTOMO

 

Diundangkan di Boto

pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DESA BOTO,

 

 

MOHAMAD IDRIS SUTRISNO, S.Pd

LEMBARAN DESA BOTO TAHUN 2020 NOMOR 17

 

LAMPIRAN II

PERATURAN DESA BOTO

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2021.

 

DAFTAR PENYERTAAN MODAL DESA BOTO

TAHUN ANGGARAN 2021

NO

Tahun Penyertaan Modal Desa

Dasar Hukum Penyertaan Modal Desa

Nama BUMDes/Badan/ Lembaga/ Pihak Ketiga

Bentuk Penyertaan Modal

Jumlah Modal Yang Telah Disertakan

(Rp)

Penyertaan Modal Saat Ini

(Rp)

Jumlah Modal Yang Disertakan Sampai Dengan Saat Ini

(Rp)

Prosentase Bagi Hasil Penyertaan Modal

Bagi Hasil Penyertaan Modal yang akan diterima

(Rp)

1

2

3

N  I  H  I  L

4

5

6

7

8 = (6+7)

9

10 = (8 x 9)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

Kepala Desa Boto

 

 

HANDOKO MULYO UTOMO

 

LAMPIRAN III

PERATURAN DESA BOTO

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2021

 

DAFTAR DANA CADANGAN DESA BOTO

TAHUN ANGGARAN 2021

NO

Tujuan Pembentukan Dana Cadangan

Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan

Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan
(Rp)

Saldo Awal
(Rp)

Jumlah Dana tahun ini
(Rp)

Saldo Akhir
(Rp)

Sisa Dana Yang Belum Dicadangkan
(Rp)

1

2

N  I  H  I  L

3

4

5

6

7=(5+6)

8 = (4-7)

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

dst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Desa Boto

 

 

 

HANDOKO MULYO UTOMO

 

LAMPIRAN IV

PERATURAN DESA BOTO

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2021

 

DAFTAR KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG

BELUM DILAKSANAKAN

KODE  REKENING

URAIAN

ANGGARAN
Rp.

SUMBER DANA

1

2

3

4

5

a

b

c

a

b

 

 

 

1

 

 

 

 

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

 

 

1

4

1

 

 

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa (reguler)

1.080.000,00

PBH

1

4

3

 

 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM/RKPDes)

2.000.000,00

ADD

1

4

92

 

 

Dukungan Pelaksanaan Sistem Infromasi Pengelolaan Aset Desa

1.800.000,00

PBH

2

 

 

 

 

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

 

 

2

1

5

 

 

Pemeiharaan Sarana Prasarana PAUD

4.000.000,00

DDS

2

2

8

 

 

Pemeliharaan Sarana Prasarana Polindes

2.500.000,00

PBH

2

5

91

 

 

Dukungan Pelaksanaan Pelestarian Lingkungan

3.070.958,02

PBH

2

5

92

 

 

Dukungan Pelaksanaan Pembersihan Daerah Aliran Sungai Milik Desa

1.156.000,00

PBH

4

 

 

 

 

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

 

 

4

7

1

 

 

Pemeliharaan Pasar/Kios Milik Desa

10.000.000,00

PAD

 

 

 

6

 

PEMBIAYAAN

 

 

 

 

 

6

1

Penerimaan Pembiayaan

29.022.824,28

 

 

 

 

6

2

Pengeluaran Pembiayaan

 

 

 

Kepala Desa Boto

 

 

 

HANDOKO MULYO UTOMO



Kategori

Bagikan :

comments powered by Disqus